Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU

JL. Raden Jambat No. 65 Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Propinsi Lampung Telp/Fax. (0723) 461049

Email: pnblambanganumpu663051@gmail.com


Beranda

HARI ULANG TAHUN WAY KANAN KE-22

Blambangan Umpu, 27 April 2021, Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Kelas II, yakni Masriati S.H., M.H. menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Way Kanan dan Peringatan HUT Ke-22 Kabupaten Way Kanan dengan Tema "Bersama Membangun Daerah Yang Berkelanjutan Dalam Mewujudkan Way Kanan Unggul Dan Sejahtera"
Bertepatan dengan 22 Tahun yang lalu, lahirnya kabupaten ini ditandai dengan Peresmian Kabupaten Way Kanan yang dilakukan pada tanggal 27 April 1999 dengan dilantiknya Pejabat Bupati oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Metro.

WhatsApp Image 2021 04 27 at 10.53.04

WhatsApp Image 2021 04 27 at 10.52.54


Acara peringatan Tersebut terdiri dari Acara Pokok, lalu dilaksanakan sidang paripurna istimewa DPRD diruang rapat paripurna DPRD Way Kanan serta dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada instansi/organisasi kemasyarakatan yang memberikan kontribusi dalam penanganan covid-19;

WhatsApp Image 2021 04 27 at 10.53.21

 


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas