Beranda
SOSIALISASI E-COURT DAN E-LITIGASI
Blambangan Umpu, 10 Agustus 2022 Pengadilan Negeri Blambangan Umpu melakukan Sosialisasi E-Court dan E-Litigasi kepada badan hukum pemerintah daeran dan advokat Kab Way Kanan. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Bapak M ISMAIL HAMID, S.H., M.H.
SURVEILANCE AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PN BLAMBANGAN UMPU
Blambangan Umpu, 8 Agustus 2022 Surveilance Pengadilan Blambangan Umpu oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang diawali dengan Opening bertempat di Ruang Sidang Utama Pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu lalu dilanjutkan pemeriksaan disetiap bagian dan di akhiri dengan Closing pada tanggal 09 Agustus 2022.
SOSIALISASI TUGAS DAN FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA DANPENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN
Blambangan Umpu, 04 Agustus 2022 Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Bapak M ISMAIL HAMID, S.H., M.H. dan Bapak M NOOR YUSTISIANANDA, S.H., M.H. menghadiri acara "Sosialisasi dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Jakarta Serta Penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM DKI Jakarta dengan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung" di Ballroom Novotel.
TAHUN BARU ISLAM 1444 HIJRIYAH
Blambangan Umpu, 23 Juli 2022 Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1444 Hijriyah.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas