Lewati ke Konten Utama
Logo Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Mahkamah Agung RIPengadilan Negeri Blambangan Umpu

Rapat Kordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Eksekusi

Penulis: Pengadilan Negeri Blambangan Umpu0

Rapat dimulai pukul 10.00 WIB, dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, Bapak Mashuri Effendie, S.H., M.H., dihadiri oleh para undangan antara lain :

1. Asisten I Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan beserta jajaran

2. Kabag Ops. Kepolisian Resort Lampung Selatan beserta jajaran

3. Kabid Intelkam Kodim 0421 Lampung Selatan

4. Panitera Pengadilan Negeri Kalianda beserta jajaran Kepaniteraan Perdata

5. Danramil Tanjung Bintang

6. Kapolsek Jati Agung

7. Camat Jati Agung

8. Perwakilan dari PTPN VII Bandar Lampung

9. Kasi Binwas Satpol PP Lampung Selatan

10. Kepala Desa Sidodadi Asri

11. Advokat

12. Para Warga Desa Sidodadi Asri

Dalam rapat tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Kalianda menyampaikan bahwa eksekusi adalah wewenang Ketua Pengadilan Negeri. Beliau mengatakan bahwa rapat kordinasi ini digelar karena saat aanmaning (teguran) pertama tidak ada pihak termohon eksekusi yang hadir dari total 424 termohon. Ketua juga menyampaikan kepada Kepala Desa Sidodadi Asri agar dapat menjelaskan kepada warganya tentang pentingnya aanmaning secara hukum. Di tengah isu pengerahan marinir untuk pelaksanaan eksekusi, Ketua menyampaikan bahwa Pengadilan Negeri Kalianda tidak pernah mengundang marinir dalam hal eksekusi. Leading sector dalam pengamanan eksekusi adalah Kepolisian, dalam hal ini Polres Lampung Selatan yang di backup oleh TNI, dalam hal ini Kodim dan Koramil.

Menanggapi hal itu, Kepala Desa Sidodadi Asri menjelaskan bahwa ada beberapa pihak termohon yang sudah meninggal. Kepala Desa juga membenarkan bahwa sejak warga menerima aanmaning pertama, ada informasi yang berkembang bahwa akan dilaksanakan eksekusi dan akan ada pengerahan marinir. Dari pihak warga/termohon sendiri mengharapkan agar aanmaning ditunda hingga gelaran Pilpres 2019.

Kemudian, dari Pihak PTPN VII selaku pemohon menyampaikan bahwa sejauh ini proses aanmaning sudah sesuai dengan permohonan yang mereka ajukan. Pihak PTPN VII juga tidak mau disalahkan terhadap adanya pembiaran aset BUMN jika tidak segera dilaksanakan eksekusi.

Rapat ditutup pukul 12.00 WIB. Berikut ini dokumentasi rapat tersebut. (PTIP-red)

IMG 7315 IMG 7317

IMG 7319 IMG 7321