Lewati ke Konten Utama
Logo Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Mahkamah Agung RIPengadilan Negeri Blambangan Umpu

Pembinaan dan Evaluasi Peningkatan SIPP

Penulis: Pengadilan Negeri Blambangan Umpu0

Capaian nilai tentu masih jauh dari harapan dan capaian PN Kalianda pada tahun 2017 lalu yang lebih dari 90%. Capaian PN Kalianda saat ini menempati peringkat ke-7 dari seluruh Pengadilan Negeri yang berada dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Penurunan ini selain diakibatkan oleh tingginya tingkat perkara yang masuk dan adanya keterbatasan sumber daya baik hakim maupun panitera pengganti, juga disebabkan perluasan penilaian rasio penanganan perkara yang diterapkan oleh Mahkamah Agung melalui MIS. Pada MIS yang saat ini diterapkan oleh Mahkamah Agung, cakupan penilaian mencapai 37 poin. Poin-poin tersebut secara garis besar menilai kinerja penanganan perkara, kepatuhan pengisian SIPP , kelengkapan administrasi SIPP, dan kesesuaian waktu penginputan. 

WhatsApp Image 2018 08 06 at 14.58.54

Pembinaan yang kali ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, dihadiri oleh para hakim, panitera pengganti dan staf IT. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, maka Ketua Pengadilan Negeri Kalianda menekankan pada peningkatan beberapa poin penting dari 37 poin penilaian MIS, antara lain: penginputan tuntutan, penginputan putusan akhir, penginputan permohonan kasasi, dan penginputan data saksi. Keempat poin penting tersebut menurut Ketua Pengadilan Negeri Kalianda menjadi catatan untuk ditingkatkan karena capaian nilai MIS pada poin-poin tersebut masih sangat rendah. Karenanya Ketua PN Kalianda menghimabu agar setiap perangkat sidang baik hakim maupun panitera pengganti untuk meningkatkan kinerja dan ketertiban pengisian SIPP agar dapat meningkatkan nilai capaian rasio perkara PN Kalianda. Walaupun dalam evaluasi yang dilaksanakan terdapat kendala teknis antara realisasi penanganan perkara dan sistem penilaian dalam MIS, namun beliau menekankan untuk tidak dijadikan halangan untuk mengoptimalisasikan penanganan perkara.

WhatsApp Image 2018 08 06 at 14.58.54 2

Pada akhir sesi pembinaan, Ketua Pengadilan Negeri Kalianda mensosialisasikan formulir rencana sidang yang baru untuk dipergunakan dalam  setiap penanganan perkara. Ketua Pengadilan juga mengharapkan agar rencana sidang yang baru dibuat ini dapat digunakan dengan baik karena akan membantu ketertiban pelaksanaan sidang dan memudahkan hakim dalam menangani perkara. Dalam rencana sidang yang baru ini, dialokasikan waktu maksimal 4 bulan untuk penanganan perkara pidana dan 5 bulan untuk penanganan perkara Perdata. (PTIP-RED)