Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.:

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Kelas II meliputi :

Bagian Umum dan Keuangan

Menerima dan menyerahkan seluruh surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan oleh bagian kesekretariatan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Kelas II

Kepaniteraan Muda Perdata

• Menerima Pendaftaran perkara gugatan biasa.
• Menerima Pendaftaran perkara gugatan sederhana.
• Menerima pendaftaran perkara perlawanan/bantahan.
• Menerima Pendaftaran verzet atas putusan verstek.
• Menerima Pendaftaran perkara permohonan.
• Menerima Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
• Menerima memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali.
• Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali.
• Menerima permohonan pendaftaran Perjanjian Bersama.
• Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara.
• Menerima Permohonan dan pengambilan turunan putusan.
• Menerima Pendaftaran permohonan eksekusi.
• Menerima Pendaftaran permohonan konsinyasi.
• Menerima Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi.
• Menerima Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi.
• Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata/kekhususan.

Kepaniteraan Muda Pidana

• Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, ringan dan cepat/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik.
• Menerima pendaftaran permohonan praperadilan.
• Menerima permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi.
• Menerima permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
• Menerima permohonan izin / persetujuan penggeledahan dan menyerahkan izin / persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
• Menerima permohonan izin / persetujuan penyitaan dan menyerahkan izin/persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangi oleh Ketua Pengadilan.
• Menerima permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti.
• Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan .
• Menerima permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan pembantaran yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
• Menerima permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi Terdakwa yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan.
• Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana/kekhususan

Kepaniteraan Muda Hukum

• Permohonan waarmaking surat-surat.
• Surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata.
• Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset.
• Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
• Permohonan pendaftaran surat kuasa.
• Permohonan legalisasi surat.
• Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144.
• Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon.
• Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan.
• Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI.
• Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum