Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU

JL. Raden Jambat No. 65 Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Propinsi Lampung Telp/Fax. (0723) 461049

Email: pnblambanganumpu663051@gmail.com


Neraca Aset

Rapat Persiapan Zona Integritas

 

WhatsApp Image 2019 04 24 at 10.46.04

Tahapan awal dalam pembangunan zona integritas adalah dengan pencanangan zona integritas melalui deklarasi/pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah yang menyatakan bahwa instansinya telah siap untuk membangun Zona Integritas. Salah satu syarat untuk pencanangan pembangunan zona integritas adalah dimana pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas;

Langkah-langkah pedoman pembangunan Zona Integritas berdasarkan  dengan PERMENPAN No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu saat ini sedang mempersiapkan pembangunan Zona Integritas untuk mencapai predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan melakukan penataan Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas